Menelusuri Kebijakan Literasi Digital Korea Selatan vs Singapura: Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik oleh Indonesia?

by ijeab on Freepik

Ernani Dewi Kusumawati Pengawas Farmasi dan Makanan, BPOM RI Mahasiswa S2 Digital Transformation and Competitiveness, HI UGM

JurnalPost.com - Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, literasi digital telah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meningkatnya penetrasi internet di Indonesia telah membuka peluang besar untuk mempercepat transformasi digital, namun pada saat yang sama juga memunculkan tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, dan kejahatan digital lainnya. Menurut UNESCO (2024), literasi adalah kemampuan yang tidak hanya terbatas pada membaca, menulis, dan berhitung tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami, menafsirkan, menciptakan, dan berkomunikasi di dunia yang semakin digital dan penuh informasi. Literasi merupakan  keterampilan yang terus berkembang dan melibatkan berbagai kemampuan lain seperti keterampilan digital, pemahaman media, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, dan kewarganegaraan global. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang berinteraksi dengan teknologi digital, literasi juga berkembang agar kita dapat lebih mudah mengakses, memahami, dan menggunakan informasi yang kita temui sehari-hari. Indonesia menghadapi tantangan termasuk keterbatasan akses terhadap teknologi dan kesenjangan digital masih menjadi masalah terutama di daerah-daerah terpencil. Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat membuat banyak individu rentan terhadap misinformasi dan disinformasi, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi hingga keamanan nasional. Di sisi lain, dua negara raksasa digital di Asia, Korea Selatan dan Singapura, telah berhasil membangun ekosistem digital yang lebih tangguh dalam upaya meningkatkan literasi digital. Berdasarkan GSMA Mobile Connectivity Index (2024) yang mengukur kinerja 170 negara terhadap faktor-faktor utama yang memungkinkan adopsi internet seluler yaitu infrastruktur, keterjangkauan, kesiapan konsumen, serta konten dan layanan dengan data yang tersedia dari tahun 2014 hingga 2022, Korea Selatan dan Singapura sama-sama berada dalam kluster Leaders yang artinya berkinerja sangat baik di semua faktor pendukung dan memiliki tingkat penetrasi internet seluler yang sangat tinggi. Selain meninjau dari GSMA Mobile Connectivity Index , Korea Selatan dan Singapura juga merupakan regional leaders negara yang mempunyai kesiapan digital dalam menghadapi revolusi digital. Berdasarkan The Network Readiness Index 2023 yang mengevaluasi 134 ekonomi negara berdasarkan berbagai faktor terkait kesiapan mereka dalam memanfaatkan manfaat dari revolusi digital, Singapore dan Korea Selatan sama-sama menjadi negara perwakilan di Asia dan pasifik yang berhasil menempati posisi 10 besar teratas dengan score Singapore 76,81 dan Korea Selatan 74,48.  (Portulans Institute, 2023) Merujuk pada World Population Review yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia tentunya perlu mengambil pelajaran dari Korea Selatan dan Singapura dalam menyusun kebijakan literasi digital yang lebih terstruktur. Tantangan kebijakan yang dihadapi Indonesia antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi digital, keterbatasan akses terhadap pelatihan literasi digital, belum meratanya infrastruktur digital. serta kurangnya integrasi literasi digital dalam berbagai sektor. Tanpa langkah yang signifikan untuk meningkatkan literasi digital nasional, Indonesia berisiko tertinggal dalam revolusi digital global. United Nations Development Programme (UNDP) telah merumusan kerangka transformasi digital untuk pembangunan manusia berkelanjutan melalui 5 pilar utama yaitu konektivitas; manusia; pemerintahan; regulasi; dan bisnis. Selanjutnya, penting untuk menelisik lebih dalam terhadap masing-masing pilar UNDP tersebut diterapkan di dua negara raksasa digital Asia, Korea Selatan dan Singapura dalam upaya meningkatkan literasi digital di masing-masing negara. Korea Selatan : Pionir Infrastruktur Digital Berkecepatan Tinggi Konektivitas Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terbaik di dunia (OECD, 2020). Dengan penetrasi internet dan penggunaan smartphone yang sangat tinggi, negara ini mencapai skor 4,08 dalam UNDP Digital Development Compass (2024), menunjukkan pencapaian luar biasa dalam pemanfaatan teknologi digital. Tak heran, Korea Selatan terus dianggap sebagai pelopor dalam inovasi digital di mana masyarakatnya dapat mengakses informasi dan layanan online dengan cepat dan mudah. Infrastruktur jaringan di Korea Selatan juga sangat maju terutama dengan keberadaan jaringan 5G yang mendukung konektivitas berkecepatan tinggi untuk perangkat Internet of Things (IoT). Teknologi IoT di Korea Selatan diterapkan di berbagai sektor, seperti transportasi, kesehatan, dan energi, yang semakin memperkuat konsep kota pintar (smart city) di negara tersebut. Dengan teknologi ini, kota-kota besar di Korea Selatan memiliki kemampuan untuk memantau lalu lintas, mengelola energi dengan efisien, dan meningkatkan keamanan publik. Penerapan TIK dan teknologi IoT di Korea Selatan telah memberikan dampak positif pada kualitas hidup masyarakatnya. Dengan kemudahan akses informasi dan teknologi, masyarakat Korea Selatan dapat menikmati layanan yang lebih efisien. Sebagai contoh, layanan telemedicine yang didukung oleh teknologi IoT memungkinkan pasien di wilayah terpencil untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan medis tanpa harus bepergian jauh. Model seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur digital yang mendukung berbagai layanan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di era digital. Manusia Berdasarkan The Network Readiness Index 2023, Korea Selatan menempati peringkat teratas dalam aspek People, yang didukung oleh adopsi teknologi digital yang sangat luas oleh masyarakat, bisnis, dan pemerintah. Negara ini bahkan mendapat skor 4,68 pada UNDP Digital Development Compass (2024), menunjukkan kematangan digital yang mengesankan. Hal ini terlihat dalam bagaimana masyarakat Korea Selatan sangat aktif menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya salah satu negara dengan penetrasi digital tertinggi di dunia. Korea Selatan telah membuktikan bahwa teknologi digital dapat memperkuat hubungan sosial, seperti melalui platform KakaoTalk yang menghubungkan warga secara lebih erat dan menggantikan komunikasi tradisional. Namun, tingginya aktivitas digital juga menimbulkan tantangan baru, seperti cyberbullying, yang kini menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, Korea Selatan memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan identitas budaya, seperti K-pop, drama, dan film Korea, yang kini mendunia. Industri hiburan Korea berhasil menggunakan teknologi untuk menjangkau audiens global, menunjukkan bagaimana kemajuan digital dapat menjadi media kuat dalam melestarikan dan memperkenalkan budaya lokal di panggung internasional, serta memberikan inspirasi bagi negara lain dalam mengintegrasikan teknologi dan identitas budaya. Korea Selatan tidak hanya fokus pada literasi tradisional, tetapi juga mengembangkan literasi digital dengan pesat, sejalan dengan kemajuan teknologinya. Perpustakaan yang dulunya dipenuhi buku fisik kini diperkaya dengan layar digital yang menyediakan ribuan e-book, memudahkan generasi muda untuk mengakses pengetahuan global. Selain itu, program literasi digital juga dirancang untuk membantu populasi lanjut usia beradaptasi dengan layanan daring, meningkatkan kesejahteraan dan dukungan sosial mereka. Dampak positif program ini, terutama bagi lansia di pedesaan yang terbukti efektif dalam mencegah isolasi sosial dan mendukung kesehatan mental mereka sehingga menjadikan literasi digital sebagai sarana penting untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Pemerintah Pemerintah Korea Selatan mendirikan Community Media Foundation (CMF) sebagai lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan literasi media dan mendorong partisipasi masyarakat dalam dunia produksi media. Melalui platform “MediOn,” CMF menyediakan pendidikan literasi media daring dan fasilitas lengkap, seperti studio dan peralatan produksi, untuk membantu masyarakat memproduksi konten sendiri. Selain itu, CMF berkomitmen menjembatani kesenjangan akses media bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan bioskop khusus tunanetra dan televisi yang dilengkapi fitur bagi tunarungu. CMF juga menjalankan program fact-checking berbasis kecerdasan buatan untuk mencegah misinformasi, menjadikannya pionir dalam menciptakan lingkungan media yang inklusif dan tepercaya di Korea Selatan. Korea Selatan berhasil menempati posisi ketiga dalam indeks partisipasi elektronik berdasarkan Survei e-government PBB, mencerminkan keberhasilan negara ini dalam mengembangkan sistem pemerintahan digital yang efektif. Sistem e-government Korea bahkan telah menjadi model bagi banyak negara lain, menunjukkan komitmen kuat pemerintah Korea dalam proses digitalisasi dan pembangunan infrastruktur digital yang andal. Keunggulan ini tak hanya memperkuat reputasi Korea di mata dunia tetapi juga mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik secara cepat dan efisien melalui teknologi. Di Seoul sendiri, tersedia lebih dari 23.000 titik WiFi gratis yang tersebar di berbagai lokasi strategis, memungkinkan akses internet yang mudah bagi semua orang, termasuk wisatawan. Namun, dengan akses internet yang begitu luas, keamanan jaringan menjadi perhatian utama. Untuk melindungi privasi pengguna, terutama turis yang ingin mengakses akun bank atau memesan layanan, pemerintah Korea menawarkan akses VPN (Virtual Private Network) untuk menjaga koneksi tetap aman. Dengan adanya fasilitas ini, pengguna dapat menikmati akses internet yang tidak hanya cepat tetapi juga aman, menjadikan Korea Selatan sebagai negara digital yang nyaman dan terpercaya. Pemerintah Korea Selatan aktif mendorong transformasi digital melalui inisiatif seperti K-Digital Platform (KDP) yang dirancang untuk meningkatkan literasi digital nasional dan menyiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi era digital. KDP menawarkan program pelatihan digital yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal sehingga pekerja dan pencari kerja dapat mengembangkan keterampilan digital yang relevan. Selain itu, pemerintah menyediakan subsidi dan dukungan untuk akses teknologi dan internet, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil, guna mengurangi kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan. Upaya ini mendapat apresiasi tinggi dengan skor 4,95 dalam UNDP Digital Development Compass, menunjukkan komitmen kuat Korea Selatan dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif. Regulasi Berdasarkan laporan UNDP Digital Development Compass (2024), aspek perlindungan siber di Korea Selatan memperoleh skor rata-rata keseluruhan 3,55. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penerapan Critical Information Infrastructure Protection Act, yang mewajibkan pembentukan komite untuk mengoordinasikan dan memperkuat perlindungan siber di tingkat nasional. Melalui aturan ini, layanan-layanan penting seperti sistem transportasi, telekomunikasi, pertahanan, dan jaringan perbankan telah ditetapkan sebagai infrastruktur informasi kritis yang harus dijaga dengan ketat. Selain itu, Korea Selatan juga memiliki Cybersecurity Basic Law dan Cybersecurity Business Regulations, yang menyediakan kerangka kerja bagi keamanan siber di sektor nasional dan ekonomi. Pemerintah pun memperketat aturan bagi perusahaan teknologi besar, seperti Naver, dengan menekankan pentingnya menjaga privasi data pengguna. Perusahaan diwajibkan memastikan bahwa layanan yang mereka sediakan aman dan tidak mengorbankan kepentingan publik. Bisnis Korea Selatan telah menjadi model sukses dalam transformasi industri digital dengan berbagai sektor bisnis yang berkembang pesat berkat dukungan teknologi mutakhir dan infrastruktur digital yang kuat. Perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, LG, Hyundai, dan SK Group telah menjadi simbol kemajuan Korea dalam teknologi, otomotif, dan layanan digital. Selain itu, industri digital Korea Selatan tidak hanya berfokus pada teknologi informasi, tetapi juga telah berhasil menyatukan inovasi teknologi dengan industri-industri kreatif. Pemerintah Korea Selatan juga berperan aktif dalam mendorong transformasi digital dengan kebijakan yang mendukung inovasi dan riset, serta menyediakan insentif untuk perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi baru.  Dukungan aktif pemerintah melalui inisiatif seperti "K-Digital Platform" (KDP) turut berkontribusi memberikan pelatihan keterampilan digital sesuai kebutuhan industri. Selain itu, Korea Selatan bekerja sama secara internasional, seperti dengan Indonesia, untuk berbagi keahlian literasi digital melalui program-program pelatihan dan seminar guna mendukung penggunaan teknologi informasi secara efektif. Upaya-upaya ini memperkuat ekosistem bisnis digital Korea Selatan yang menjadikannya model bagi negara lain dalam ekonomi digital global. Secara keseluruhan, skor rata-rata UNDP Digital Development Compass adalah 1,57. Singapura : Kiblat Literasi Sains di Era Digital Konektivitas Dinobatkan sebagai kota paling cerdas di Asia dalam survei Smart City Index tahun 2023, Singapura terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam inovasi perkotaan. Sejak meluncurkan inisiatif Smart Nation pada 2014, Singapura telah bertransformasi menjadi kekuatan teknologi yang berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat layanan publik, dan mengoptimalkan kualitas hidup. Program ini juga berfokus pada pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) yang lebih kuat dan peningkatan ketahanan siber, yang keduanya mendukung literasi digital dan keamanan masyarakat secara langsung. Selain itu, Singapura mengimplementasikan Digital Connectivity Blueprint, yang meliputi prioritas strategis seperti menggandakan kapasitas kabel bawah laut dalam 10 tahun ke depan dan membangun konektivitas domestik dengan kecepatan 10 Gbps dalam lima tahun mendatang. Langkah-langkah strategis ini menjamin infrastruktur digital yang tangguh dan cepat, memungkinkan warga untuk lebih mudah mengakses informasi dan sumber belajar digital. Di aspek konektivitas digital ini, Singapura memperoleh skor rata-rata 4,24 menurut UNDP Digital Development Compass. Manusia Di Singapura, literasi sains menjadi pondasi penting dalam pembangunan negara dengan pendekatan yang terstruktur dan efektif. Negara ini telah berhasil menggabungkan pendidikan berkualitas tinggi dan teknologi modern sebagai dua pilar utama kemajuan. Melalui pendekatan yang disiplin dan efisien, Singapura menciptakan model yang menginspirasi negara lain dalam hal pengembangan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan era digital. Hasilnya, Singapura tidak hanya unggul dalam teknologi, tetapi juga diakui sebagai salah satu negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Salah satu program literasi digital unggulan di Singapura adalah National Digital Explorer (NDE) 2024, yang dirancang untuk membekali siswa usia 9 hingga 18 tahun dengan keterampilan digital praktis dan pemikiran kritis. Program ini telah mendapatkan dukungan luas dari sekolah dan orang tua, dengan lebih dari 27.300 siswa yang terdaftar dan partisipasi dari 70 sekolah di berbagai tingkat pendidikan. NDE 2024 sejalan dengan Masterplan 2030 Singapura yang fokus pada transformasi pendidikan melalui teknologi, memastikan generasi muda Singapura siap bersaing dalam ekonomi digital global. Pendidikan formal menjadi prioritas utama Singapura, didukung oleh kurikulum literasi digital yang terstruktur dan kampanye literasi yang dijalankan secara menyeluruh. Dengan sistem pendidikan yang berprestasi tinggi, Singapura diakui dalam Program Penilaian Mahasiswa Internasional (PISA) oleh OECD sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Berdasarkan UNDC Compass 2024, Singapura memperoleh skor rata-rata 4,58 untuk aspek pendidikan digital, menunjukkan komitmen kuat negara ini dalam menyediakan pendidikan berkualitas tinggi dan relevan dengan era digital. Pendekatan ini mengukuhkan Singapura sebagai contoh sukses negara yang memadukan teknologi dan pendidikan untuk kemajuan jangka panjang. Pemerintah Singapura menempati peringkat ketiga dalam Indeks AI Global Tortoise Media 2023, di bawah Amerika Serikat dan China, berkat komitmen pemerintahnya dalam mendorong inovasi, penelitian, dan pengembangan bakat di bidang kecerdasan buatan (AI). Pemerintah Singapura meluncurkan Kebijakan AI Nasional pertamanya pada 2019, yang bertujuan mempercepat adopsi AI dalam berbagai sektor ekonomi untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang positif. Pada Desember 2023, kebijakan ini diperbarui menjadi NAIS 2.0, yang berfokus pada pengembangan AI yang aman dan bertanggung jawab. Pendekatan ini memperlihatkan langkah Singapura dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan terhadap dampak negatif AI. Pemerintah Singapura meluncurkan Program Literasi Digital Nasional yang dirancang untuk memberikan siswa berbagai keterampilan digital di setiap jenjang pendidikan. Program ini mencakup empat komponen utama: (a)Find, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan, menilai, dan memanfaatkan sumber daya digital secara aman; (b)Think, yang melatih siswa dalam analisis data dan pemecahan masalah; (c)Apply, yaitu pemanfaatan perangkat lunak untuk memperdalam pengetahuan; dan (d)Create, yang mendorong siswa untuk menghasilkan konten digital dan berkolaborasi secara online. Pemerintah Singapura juga berupaya mendorong literasi informasi dengan melibatkan Dewan Perpustakaan Nasional (NLB) dalam program S.U.R.E. (Source, Understand, Research, Evaluate). Program ini membekali masyarakat dengan keterampilan menilai dan memverifikasi informasi, terutama yang bersumber dari internet, guna mencegah penyebaran informasi palsu. Berbagai kampanye edukasi tentang etika digital juga dijalankan bersama sejumlah organisasi, termasuk kampanye Sure Anot oleh mahasiswa Universitas Teknologi Nanyang, yang bertujuan membantu lansia mengenali berita palsu. Menurut UNDC Compass (2024), Singapura memperoleh skor rata-rata 4,59 untuk aspek literasi digital di pilar pemerintah. Regulasi Singapura memiliki kerangka regulasi komprehensif untuk mengatur keamanan siber dan melindungi infrastruktur digital negaranya. Cybersecurity Act 2018 memperkuat ketahanan nasional dengan mengatur perlindungan Infrastruktur Informasi Kritis (CII) di sektor-sektor vital seperti energi, air, keuangan, dan layanan kesehatan. Computer Misuse Act mengkriminalisasi akses tidak sah ke komputer dan aktivitas terkait, memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku kejahatan siber. Singapura memiliki Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 yang mengatur proses pengumpulan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi oleh berbagai organisasi, dengan tujuan utama menjaga privasi setiap individu. Di samping itu, standar Multi-Tier Cloud Security (MTCS) SS 584 menyediakan kerangka manajemen keamanan khusus untuk layanan komputasi awan, yang bertujuan memandu organisasi dalam memilih penyedia layanan cloud sesuai kebutuhan keamanan masing-masing. Melalui penerapan regulasi-regulasi ini, Singapura berkomitmen untuk membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Upaya ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan privasi penduduknya. Singapura memperoleh skor rata-rata 3,88 di pilar regulasi (UNDP Compass, 2024). Bisnis Skor rata-rata keseluruhan di aspek ini adalah 2,58 (UNDC Compass, 2024). Salah satu pilar utama dalam inisiatif program Smart Nation Singapura adalah ekonomi digital untuk mendigitalisasi proses bisnis, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja. Tiga strategi utama dalam kerangka ekonomi digital Singapura adalah mendigitalisasi semua industri untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan ekosistem yang mendukung teknologi, dan menjadikan sektor ICT sebagai penggerak utama ekonomi digital Singapura. Skor rata-rata keseluruhan di aspek pilar bisnis ini adalah 2,58 (UNDC Compass, 2024). Pemerintah aktif mendorong transformasi digital melalui inisiatif seperti program SME Go Digital yang membantu usaha kecil dan menengah (UKM) meningkatkan kemampuan digital mereka, serta TechSkills Accelerator yang mengembangkan tenaga kerja TIK yang terampil. Selain itu, Singapura memiliki kerangka regulasi yang mendukung inovasi, termasuk perjanjian perdagangan bebas seperti EUSFTA dan CPTPP yang mempromosikan perdagangan digital dan ekonomi platform dan membuka akses ke pasar global bagi perusahaan yang berbasis di Singapura. Ekosistem startup yang dinamis, didukung oleh pemerintah dan sektor swasta, tentunya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan kolaborasi. Pelajaran Penting untuk Indonesia Korea Selatan dan Singapura sama-sama unggul dalam kebijakan literasi digital dengan pendekatan yang berbeda. Korea Selatan menonjol dalam hal kecepatan jaringan dan adopsi infrastruktur teknologi yang sangat merata. Negara ini telah menerapkan jaringan 5G secara luas, menjadikannya salah satu negara dengan infrastruktur digital terbaik di dunia, terutama untuk mendukung sektor-sektor seperti smart city, transportasi publik, dan layanan kesehatan berbasis telemedicine. Di sisi lain, Singapura menekankan pada pengembangan sumber daya manusia melalui kebijakan pendidikan yang kuat terutama dalam literasi sains. Pendidikan literasi sains yang komprehensif mempersiapkan generasi muda untuk tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga menggunakannya secara bijak dan produktif. Hasilnya, Singapura tidak hanya unggul secara teknologi tetapi juga menjadi salah satu pemimpin global dalam inovasi ilmu pengetahuan yang relevan dengan literasi digital. Dengan pendekatan yang disiplin dan terintegrasi, Singapura menunjukkan bahwa pembangunan literasi digital yang berkelanjutan memerlukan pondasi edukasi yang kuat dan berorientasi pada ilmu pengetahuan. Singapura dan Korea Selatan masing-masing menghadirkan model pengembangan literasi digital yang unik dan relevan bagi kemajuan Indonesia. Secara keseluruhan, Singapura lebih unggul dalam hal keterpaduan kebijakan digitalnya melalui penguatan infrastruktur, regulasi, dan dorongan kuat terhadap edukasi sains. Korea Selatan menawarkan contoh penerapan teknologi yang mendalam di semua lapisan masyarakat. Dengan adopsi teknologi tinggi, seperti konektivitas jaringan 5G yang mendukung kota pintar dan layanan kesehatan jarak jauh, Korea Selatan membuktikan bahwa kecepatan dan aksesibilitas jaringan yang tinggi dapat meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Indonesia bisa mengadopsi kombinasi pendekatan ini dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dan keamanan siber yang kuat, sekaligus mendukung pendidikan digital yang merangkul seluruh lapisan usia. Peningkatan infrastruktur digital, seperti jaringan yang lebih cepat dan aman disinergikan dengan penguatan pendidikan digital untuk semua lapisan usia, termasuk di sekolah dan komunitas. Selain itu, regulasi yang komprehensif terutama terkait perlindungan data pribadi dan keamanan siber perlu diterapkan untuk memastikan lingkungan digital yang aman. Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan adalah kunci bagi Indonesia untuk bertransformasi menuju era digital yang aman, produktif, dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan literasi digital nasional. Referensi : Dutta, S., & Lanvin, B. (Eds.). (2023b). Network Readiness Index 2023 . Portulans Institute. GSMA Mobile Connectivity index. (n.d.). https://www.mobileconnectivityindex.com/index.html ICDL Asia Digital Challenge 2024. ICDL Global. (2024, October 22). https://icdl.org/events/asia-dc2024/ UNDP Digital Development Compass: Home. UNDP Digital Development Compass | Home. (n.d.). https://www.digitaldevelopmentcompass.org/ UNDP Whole-Of-Society Digital Transformation Digital Readiness Assessment Methodology. UNDP. (n.d.). https://www.undp.org/digital/transformations What you need to know about literacy. UNESCO.org. (n.d.). https://www.unesco.org/en/literacy/need-know